Soal Ide Polri di Bawah Kemendagri, Tito: Kehendak Reformasi di Bawah Presiden

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan, " kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Baca juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan 12 Sertipikat Tanah Milik Masyarakat Door to door di Kelurahan Jahab Kutai Kartanegara

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja, " ujarnya.

Baca juga: Pemkot Tangsel Raih Dua Penghargaan Predikat Tertinggi di Ajang Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2023

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

Baca juga: Sekda Rudi Maesyal Cek Kesiapan Perhelatan MTQ Banyak Sejumlah Acara Menarik

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, " ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11).